Alam Rusak, Menhut Tegur Gubernur Kaltim

SANGATTA — Pemerintah daerah di Kalimantan Timur harus menghentikan kerusakan kawasan hutan di wilayah mereka. Eksploitasi batu bara yang tidak menakar daya dukung kawasan bisa membuat tragedi kerusakan Bangka akibat tambang timah terulang.

Demikian hasil pemantauan udara kawasan Kaltim oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Jumat (9/7).

Turut serta anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa dan Yunus Hussein, serta Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori dan penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris Besar Budi Susilo.

Menhut dan rombongan mengawali pemantauan udara menggunakan helikopter Agusta 119 dari Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan. Kerusakan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Suharto akibat pertambangan batu bara tampak jelas dari udara.

Ratusan lubang bekas tambang bertebaran sepanjang penerbangan menuju Samarinda. Danau-danau yang ditinggalkan begitu saja dan sebagian masih ditambang mendesak Tahura dan wilayah permukiman penduduk.

"Kerusakan akibat tambang di Kaltim, seperti di Samarinda, lebih parah daripada di Kalsel. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, Kaltim bisa luluh lantak juga seperti di Bangka," kata Zulkifli.

Rombongan sempat mendarat di Tahura Bukit Suharto meninjau lokasi tambang liar CV Dwi Karya Pratama. Tiga perusahaan penambang liar lain yang tengah disidik adalah Arjuna Mandiri, Pelangi Borneo, dan Bintang Pelangi Nusantara.

Gubernur Kaltim Awang Faroek menyambut rombongan di Samarinda. Dalam pertemuan singkat, Menhut, Menteri LH, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sepakat akan mengundang Gubernur Kaltim membahas masalah kehutanan di Jakarta.

Menhut sempat menegur dan mengingatkan Gubernur Kaltim soal tambang batu bara liar yang banyak merambah hutan.

Tahura Bukit Suharto seluas 67.766 hektar kini rusak parah dan hutan yang masih ada semakin terancam karena sedikitnya 100 kuasa pertambangan (KP) batu bara beroperasi di sekelilingnya.

Awang mengakui hal itu dan dia menyatakan, para bupati harus mencabut izin KP yang beroperasi di kawasan hutan. Awang meminta Menhut menerbitkan surat yang menguatkan gubernur untuk menertibkan KP bermasalah dan menghentikan pinjam pakai kawasan hutan di Kaltim.

Menhut menyanggupi permintaan itu dan meminta Gubernur Kaltim serius menghentikan kerusakan hutan. Kaltim merupakan salah satu provinsi yang bakal menjadi proyek percontohan moratorium izin baru konversi hutan alam dan lahan gambut kerja sama Indonesia dan Norwegia.

Di Samarinda, rombongan meninjau pabrik kayu lapis PT Harimas Jaya Plywood di tepi Sungai Mahakam. Pabrik yang tak beroperasi tujuh tahun akibat pailit itu ternyata sudah berproduksi lagi.

Sebulan lalu, Poltabes Samarinda menyita ribuan kayu bulat dan Polda Kaltim menangkap 30.000 batang kayu yang diduga milik PT Harimas Jaya Plywood, PT SLJ, dan PT Segara. Polisi menemukan kayu yang diduga berasal dari hutan alam tersebut memakai dokumen surat keterangan asal-usul, yang diterbitkan kepala desa untuk kayu rakyat.

Para pekerja yang ditanyai mengaku tidak mengetahui siapa pemilik Harimas Jaya Plywood sekarang. Mereka hanya bekerja.

Darori mengatakan, tim terpadu penegakan hukum kehutanan terus menyidik pelanggaran yang terjadi. Saat ini ada sedikitnya 160 kasus pidana kehutanan di Kaltim.

"Kami sedang menyidik 30 kasus pidana kehutanan di seluruh Indonesia. Sudah delapan gubernur yang melaporkan pelanggaran pidana kehutanan dan bagi yang belum akan menjadi temuan tim terpadu nantinya," kata Darori.

SAMARINDA - Ratusan rumah di tiga Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) terendam banjir. Ketinggian air sejak pukul 13.30 WITA terus meningkat hingga mencapai 1 meter.

Di Perumahan Griya Mukti Sejahtera, Kelurahan Gunung Lingai, belasan RT yang terendam banjir antara lain RT 07, 08, 10, 11 dan 12. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1 meter.

"Saya kira banjir tidak sampai masuk rumah saya. Nggak tahunya waktu terbangun, banjir sudah masuk rumah saya sekitar 10 centimeter," ujar salah satu warga, Fandi kepada wartawan, Jumat (9/7) dinihari.

Sebagian warga di perumahan tersebut terlihat bersiap-siap di sejumlah tempat pos siskamling. Mereka bertugas untuk memantau ketinggian air. Sedangkan sebagian besar warga sudah mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman.

"Kalau anak dan istri saya sudah saya ungsikan ke tempat keluarga. Biar saja, saya yang jaga rumah," ujar Majid yang tinggal di RT 07.

Banjir ini disebabkan karena hujan lebat yang melanda kota Samarinda sejak Kamis 8 Juli kemarin, mulai pukul 01.00-11.00 WITA. Akibatnya Sungai Karang Mumus meluap karena tidak mampu lagi menampung debit air yang begitu besar.

Keterangan yang dihimpun detikcom, ketinggian pintu air di bendungan Benanga, Desa Lempake Jaya, Kecamatan Samarinda Utara, telah melebihi ambang batas. Kantor Camat Samarinda Utara mencatat, pada pukul 23.00 WITA, ketinggian pintu air berada pada level 65 cm dari normal 50 cm.

Polisi Ringkus Perusuh Pemilu Kada Samarinda

SAMARINDA - Polisi menangkap pendukung pasangan yang tidak menerima kekalahan pada Pemilukada Kota Samarinda, Kamis (8/7/2010). Ini merupakan rangkaian simulasi pada Apel Gelar Pasukan Sispam Pemilukada Kota Samarinda, operasi mantap Praja pengamanan Pemilukada Samarinda di Stadion Sempaja Samarinda.

Sejumlah Ketua RT Gelar Jumpa Pers

SAMARINDA – Sejumlah Ketua RT di Samarinda berkumpul serta menyampaikan sikap mereka dalam upaya mengantisipasi adanya tawaran politis dari beberapa kandidat jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah mendatang. Mereka mengimbau seluruh Ketua RT se-Samarinda tidak mudah tergiur dengan janji-janji politik yang mereka nilai belum pasti.

"Kami menyadari posisi Ketua RT sebagai ujung tombak di dalam masyarakat sehingga tawaran politis dari sejumlah kandidat boleh jadi akan marak menjelang Pemilu Kada, 2 Agustus. Ini perlu dihindari bersama," kata Syaiful Achyat, Ketua RT 1 Loh Bahu di Jl Teuku Umar dalam jumpa pers di kediamannya. Ia didampingi sejumlah Ketua RT di beberapa kawasan Samarinda, Kamis (8/7).

Tak dipungkiri, kehadiran Ketua RT ini lebih banyak bersentuhan langsung dengan warga. Mereka kerap menjadi "jalan pembuka" untuk menarik simpati masyarakat. Dengan kata lain, lanjut Syaiful, peran Ketua RT ini dianggap efektif dalam upaya menghimpun seluruh warga di wilayah mereka masing-masing. Untuk itu, ia mengimbau kepada rekan-rekan Ketua RT agar mampu bersikap arif dan bijaksana dalam melihat fenomena ini.

"Jangan tergiur janji-janji politik yang tidak pasti dengan iming-iming apapun. Kita tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Karena berkaca dari pengalaman yang lewat, tawaran politik ini sangat sulit untuk diwujudkan," ujarnya.

Diakui Syaiful, beberapa timses pasangan calon ada yang mulai mendekati beberapa Ketua RT untuk mencari suara dalam Pemilukada mendatang. Dia mengimbau kepada seluruh kandidat untuk berkompetisi secara sehat dengan pola strategi yang baik dan cerdas. "Bukan zamannya lagi memberi uang, pakaian atau sembako. Karena pada umumnya masyarakat kita sudah cukup cerdas dalam menentukan pilihannya. Mereka tak akan terpengaruh dengan praktik money politic," imbuhnya.